18 Mar 2016 Sampai saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di atas masih
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA. 6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1997, No. 59 disk.B.hj./PP-24-97.TNH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … NOMOR 24 TAHUN 1997 . TENTANG . PENDAFTARAN TANAH . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997
Mar 23, 1961 · PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Login; pp no 010 tahun 1961.pdf; Status. Dicabut dengan : PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan PP-24-97 - [PDF Document] Jan 14, 2017 · 1997, no. 59 disk.b.hj./pp-24-97.tnh peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah presiden republik indonesia, menimbang : a. … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara dalam Pasal 24 di tingkat Propinsi/ Daerah Tingkat I. … PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 … NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu …
BAB II EKSISTENSI PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN … Setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada prinsipnya pendaftaran tanah fungsinya sama sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961, namun ada sedikit perbedaan pengaturan yaitu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pokok PNS ... Mar 16, 2019 · PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pokok PNS. Download file format PDF. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [JDIH BPK RI]
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistemmatik dan sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi : 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis 3. Penerbitan sertifikat 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 … a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) sepanjang mengenai susunan pangkat, gaji pokok, dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 … NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIJAYA Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. BAB III UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN …
NOMOR 24 TAHUN 1997 . TENTANG . PENDAFTARAN TANAH . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
